Sampang | Persindependent.com, – Ribuan warga yang tergabung dalam Forum Aktivis Madura (F.A.M) dan Aliansi Masyarakat Desa Bersatu (AMDB) berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Sampang, pada Selasa, 28 Oktober 2025.
Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap maraknya pemecatan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dinilai dilakukan secara sepihak oleh sejumlah kepala desa di wilayah Kabupaten Sampang.
Informasi rencana aksi itu tertuang dalam surat pemberitahuan bernomor 026/F-AM-AMDB/X/2025 yang ditujukan kepada Polres Kabupaten Sampang.
Dalam surat tersebut disebutkan, kebijakan pemberhentian perangkat desa tanpa prosedur yang sah telah menimbulkan gejolak di tengah masyarakat dan menghambat jalannya roda pemerintahan desa.
Aksi dijadwalkan dimulai pukul 14:00 WIB hingga selesai, dengan titik kumpul di Jalan Raya Barisan, dan diperkirakan akan diikuti sekitar 1.000 peserta.Massa akan membawa atribut aksi seperti spanduk, ban bekas, dan peralatan pengeras suara.
Namun, menurut Rofi, salah satu koordinator lapangan (korlap) aksi, jumlah peserta diperkirakan bisa lebih banyak dari perkiraan awal.
“Kemungkinan massa yang hadir bisa lebih dari seribu orang, karena banyak perangkat desa dari berbagai wilayah yang merasa dipecat sepihak akan ikut bergabung membawa massa,” ujar Rofi, Sabtu (25/10/2025).
Dalam surat tersebut, F.A.M dan AMDB mengajukan dua tuntutan utama:
Mengembalikan perangkat desa dan BPD yang diberhentikan secara sepihak karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Menganggarkan dan mengesahkan dana pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Sampang untuk tahun 2026.
Rofi juga menyampaikan harapan agar aparat keamanan dapat membantu menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung.
“Kami ingin aksi ini berjalan damai, tertib, dan sesuai aturan. Harapan kami pihak kepolisian dapat mengawal demi keamanan bersama,” lanjut Rofi.
Sementara itu, Plh Kasi Humas Polres Sampang, AKP Eko Puji Waluyo, saat dikonfirmasi melalui pesan whatsApp, menyatakan belum dapat tembus informasi perihal kegiatan unjuk rasa pada tanggal 28 Oktober 2025.
“Mohon maaf, humas belum dapat tembusan info bahwa selasa tanggal 28 10 25 ada unras. Namun kita akan cros cek ke bagian perijinan. Mohon waktu,” tulis AKP Eko.(Red/MP)
