Sampang | Persindependent.com,-– Aksi protes besar-besaran meletus di perairan Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura, bertepatan dengan ulang tahun ke-74 Presiden Prabowo Subianto, Jumat (17/10/2025).
Ratusan nelayan bersama ibu-ibu pesisir menggelar demonstrasi di tengah laut menolak kegiatan survei migas yang dilakukan oleh perusahaan asal Malaysia, Petronas, di area Sumur Barokah.
Dengan ratusan kapal nelayan, massa aksi mendatangi langsung kapal survei Petronas yang tengah beroperasi. Mereka membentangkan spanduk penolakan bertuliskan “Tolak Survei Migas Petronas, Laut Milik Nelayan!” sambil meneriakkan yel-yel kecaman.
Tokoh nelayan Ketapang, Winarno, menyebut aksi ini sebagai bentuk kekecewaan mendalam terhadap ketidakjelasan kompensasi bagi nelayan yang terdampak aktivitas migas.
“Kami menolak keras survei dan eksplorasi Petronas. Kompensasi bagi nelayan tidak jelas, sementara aktivitas mereka sudah mengganggu jalur tangkap ikan,” tegas Winarno.
Ia memperingatkan, jika Petronas tetap memaksakan survei, ratusan kapal nelayan siap kembali turun ke laut untuk menghadang kapal survei.
“Kalau kapal Petronas masih beroperasi, kami tidak akan diam. Seratus kapal siap mengusir mereka dari perairan Ketapang,” katanya lantang.
Aksi yang berlangsung di bawah terik matahari itu berlangsung damai namun menegangkan. Sejumlah kapal nelayan mengepung kapal survei Petronas di titik operasi, menandai puncak kemarahan masyarakat pesisir yang merasa diabaikan.
Para ibu nelayan turut serta dalam aksi ini dengan membentangkan banner bertuliskan “Laut untuk Anak Cucu Kami, Bukan untuk Asing!”
Bagi warga pesisir Ketapang, laut bukan sekadar ruang ekonomi, melainkan sumber kehidupan dan warisan generasi. Aktivitas eksplorasi migas dinilai mengancam ekosistem laut dan keberlanjutan nelayan kecil di Madura bagian selatan.
Aksi di laut Ketapang bukan sekadar protes ekonomi, tetapi juga simbol perlawanan rakyat pesisir terhadap ketimpangan eksploitasi sumber daya alam.
Mereka menilai kehadiran perusahaan asing seperti Petronas mencerminkan lemahnya perlindungan negara terhadap masyarakat lokal.
Hingga berita diterbitkan, para nelayan masih mengepung kapal survie milik Petronas yang meminta untuk menghentikan aktivitasnya.
Mereka menegaskan akan terus berlanjut hingga pemerintah dan pihak perusahaan memberi kepastian hukum dan kompensasi yang layak.(Red)
