File ; Independent | Editor ; A Yadi |
Reporter ; W Hendra | By ; Adhi S |
Kraton kesultanan Buton merupakan salah satu dari gabungan 50 kraton Nusantara yang tergabung dalam FKIKN ( Forum Komunikasi Informasi Kraton Nusantara ) sebagai pilar Negara RI.
Ketua LPAKN RI PROJAMIN Dampingi Rombongan
Kesultanan Buton Temui Kanjeng Pangeran Wiro Bumi Di Kraton Solo.
Independent Online | Solo,- Sebagai upaya untuk melestarikan Budaya dan Pusaka serta tanah adat yang berada di kraton kesultanan Buton Ketua Lembaga Pengawasan Asset Dan Keuangan Negara Republik Indonesi (LPAKN RI) PROJAMIN Faisal Haris Nasution SH, mendampingi ketua DPW PROJAMIN Sultra bapak Amirbin Hamid sekaligus pemangku adat kraton kesultanan Buton jabatan Bontona Lasomba (Mentri urusan umum ) bersama penasehat DPC Projamin Kota Bau Bau sekaligus pemangku adat kraton kesultanan Buton jabatan Lakinakamelanta ( Raja kamelanta ) di Kraton Solo, Kamis 18 Mei 2023.
Faisal Haris Nasution Ketua LPAKN RI PROJAMIN yang ditugas kan oleh ketua umum PROJAMIN pusat mayjen TNI purn Winston P Simanjuntak S.IP dan Kesekjenan Projamin pusat Stiven Kwok mengatakan bahwa kedatangannya bersama rombongan kraton kesultanan buton untuk mendampingi para pemangku adat menjumpai Kanjeng pangeran Wiro bumi di kraton solo.
Kedatangan kami ke solo untuk melanjutkan arahan dari bapak Drs laode Muhammad Budi Wahidin M.Pd sekaligus wakil ketua DPW PROJAMIN Sultra Pemangku adat kraton kesultanan Buton jabatan kenepulu ( mahkamah agung) untuk mengklarifikasi kedudukan kraton kesultanan Buton yang tergabung dalam FKIKN ( forum komunikasi Informasi kraton Nusantara ) dengan Kanjeng pangeran Wiro bumi di kraton solo.
Serta membicarakan usulan untuk menertibkan lembaga lembaga adat ormas yang ada di Keraton Kesultanan Buton sesuai dengan aturan pemerintah yang berhubungan dengan organisasi kemasyarakatan
Dari hasil pembicaraan rombongan kraton Buton di kraton Solo beliau (Kanjeng pangeran Wiro bumi) akan lakukan komunikasi dengan kesekjenan FKIKN supaya memberikan rekomendasi kedudukan kraton kesultanan Buton untuk diberikan kepada pemerintah provinsi Sultra dalam hal menjaga dan melestarikan budaya dan pusaka serta tanah adat yang telah di ambil orang yang tidak di kenal dan mengembalikan sesuai status nya .
Kraton kesultanan Buton merupakan salah satu dari gabungan 50 kraton Nusantara yang tergabung dalam FKIKN ( Forum Komunikasi Informasi Kraton Nusantara ) sebagai pilar Negara RI.
Kedatangan rombongan bertujuan untuk meminta keabsahan kedudukan kraton kesultanan Buton sebagai salah satu organisasi kekerabatan kraton Nusantara untuk diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sultra, Tutup Ketua LPAKN RI PROJAMIN Faisal Haris Nasution.
***
